Pemerintah Aceh Dianggap Gagal Reduksi Kemiskinan

Laporan: Agus Dewantara

HUMANIORA – www.SuaraPublik.co.id | TAHUKAH Anda, bahwa masih banyak rakyat marginal di negeri ini hidupnya dalam kondisi ‘sekarat’ alias melarat dan meukarat hampir disegala lini. Tak hanya soal pendidikan, kesehatan, bahkan terkait makan sehari-hari hidupnya terperi. Ini fakta lapangan.
Begitupun fakta data memperlihatkan grafik mengejutkan, sebagaimana hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh awal tahun 2016, ini. Dimana tingkat kemiskinan di Aceh periode September 2015 adalah tertinggi kedua di Sumatera setelah Bengkulu (17,16 persen).

Sedangkan di Indonesia, Aceh menempati urutan ketujuh provinsi termiskin di bawah Nusa Tenggara Barat (16,54 persen). Tiga provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi pada September 2015 masing-masing Papua 28,40 persen, Papua Barat 25,73 persen, dan NTT 22,58 persen.

Kemiskinan Aceh masih jauh di atas rata-rata nasional (11,13 persen). Berdasarkan data BPS Aceh, pada September 2015 jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 859 ribu orang (17,11 persen) atau bertambah sebanyak 8 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2015 yang jumlahnya 851 ribu orang atau 17,08 persen.

Selama periode Maret hingga September 2015, persentase penduduk miskin dalam wilayah perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,21 persen (dari 11,13 persen menjadi 10,92 persen), sedangkan di daerah pedesaan mengalami peningkatan 0,12 persen (dari 19,44 persen menjadi 19,56 persen). Penyebab kemiskinan di Aceh adalah persoalan pengangguran.  Aceh menempati urutan tertinggi angka pengangguran di Indonesia (9,93 persen).

Kendati, Pemerintahan Aceh dibawah kepemimpinan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf  menargetkan angka kemiskinan di Aceh menurun hingga 2 persen dalam setiap tahunnya sebagaimana noktah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2012-2017. Namun rencana tersebut, tak lebih hanya sebuah angan kosong dan menjadi sebatas rencana saja.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin Aceh pada bulan Maret 2015 mencapai 851.000 orang atau bertambah 14.000 orang periode September 2014.

Data yang dirilis secara periodik oleh BPS Aceh mencatat jumlah penduduk miskin di provinsi yang dikenal kaya dengan hasil alam ini pada posisi Maret 2015 mencapai 851.000 orang atau 17,08 persen. Artinya, bertambah sebanyak 14.000 orang bila dibandingkan dengan September 2014 yang jumlahnya 837.000 orang atau 16,98 persen.

Masih data BPS Aceh, diman September 2015 memperlihatkan, penduduk miskin di provinsi ini pada Maret 2015 mencapai 851.586 orang dengan sebaran 157.000 orang berada di perkotaan dan 694.000 orang di perdesaan. Jumlah penduduk miskin di Aceh naik dari 16,98 persen ke 17,08 persen dari populasi penduduk Aceh saat ini.

Ketua Forum Komunikasi Pemberdayaan Pemuda Aceh (FKPP-Aceh ) Razali menilai, Pemerintahan Aceh gagal mereduksi kemiskinan di nanggroe yang terkenal kaya ini. Pun demikian, pemerintah daerah kabupaten/kota bagai tak memiliki prioritas untuk mengentas kemiskinan ini. Mereka (bupati/walikota—red) terlihat lalai, lantaran selama ini  pengangguran dan Kemiskinan meningkat. Sementara itu disisi lain, ketersediaan lapangan kerja dan kesejahteraan untuk masyakat juga tak kunjung membaik.

Lebih lanjut dia pun memaparkan berbagai data-data yang menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah masyakat miskin di Aceh Utara pada saat di bawah kepemimpinan Bupati Muhammad Thaib.

Berdasarkan data BPS Aceh Utara, pada tahun 2012 jumlah pengangguran di kabupaten tersebut sebesar 15,47 persen, tahun 2013 menjadi 11,16 persen. Sementara, pada tahun 2014 angka pengangguran meningkat menjadi 13,58 persen.

Sedangkan angka kemiskinan pada tahun 2012 jumlah 21,89 persen, tahun 2013 sedikit menurun berjumlah 20,34. Sedangkan angka kemiskinan, pada tahun 2014 berjumlah 19,58. Namun angka kemiskinan sedikit menurut dibandingkan dengan jumlah angka penganguran, Data tersebut yang ada di BPS Aceh Utara dan di benarkan oleh Kepala BPS Aceh Utara, Ir. H. Hamdani M.S.M.

Data Bursa Kerja dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Aceh Utara, hingga akhir bulan Mei tahun 2014, Jumlah Pencari Kerja Terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin, Perempuan 35614 dan Laki-laki 62198, jumlah keseluruhan 97812. Pada tahun 2013 pencari kerja di Aceh Utara terdaftar sebanyak 41.512 orang terdiri dari laki-laki 26.697 orang dan perempuan 14.815 orang. Selanjutnya tahun 2012 yang lalu, terdapat 41.076 orang sisa pencari kerja yang terdaftar di dinas tersebut. Terdiri dari, laki-laki 26.284 orang dan wanita 14.792 orang.

Target pemerintah untuk penurunan angka kemiskinan dan mengurangi  Pengangguran akan tetapi itu tidak akan tercapai kalau pertumbuhan ekonomi hanya sebagai wacana belaka.

Pengangguran di usia muda sudah menjadi isu global  yang harus menjadi perhatian semua pihak. Khususnya Pemkab Aceh Utara maupun instansi pembina masing -masing sektor, pemerintah daerah maupun dunia usaha diharapkan bergerak membuka lapangan pekerjaan bagi kaula Muda dan bersama kita brantas Kemiskinan.

Pada Saat ini Pemerintahan Aceh belum ada upaya untuk mendorong terjadinya hubungan industrial yang kondusif. Pemkab Aceh Utara juga belum mampu menggerakkan roda perekonomian, menumbuhkan industri-industri padat modal dan padat karya. “Pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan perluasan kesempatan kerja, dan dinikmati oleh masyarakat, pekerja, dan pengusaha sehingga tercipta pertumbuhan yang Baik,” tohok Razali lagi.

Untuk pertumbuhan ekonomi Pemkab Aceh Utara sampai saat ini belum ada tanda-tanda menciptakan pekerjaan yang lebih baik, dan upaya untuk meningkatkan partisipasi kerja dan menanggulangi pengangguran, serta meningkatkan partisipasi kaum muda di dalam semua aspek.

FKPPA mengharapkan kepada semua para pembuat kebijakan harus lebih fokus pada penguatan kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan dan penanggulangan kemiskinan yang saat ini sangat terpuruk. “Pemerintah banyak cara untuk menciptakan pasar kerja dan kebijakan sosial yang harus dikembangkan secara baik sangat penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, penguatan pendekatan kebijakan sangatlah diperlukan,” demikian Razali.***

Teks Photo:
Ilustrasi

One thought on “Pemerintah Aceh Dianggap Gagal Reduksi Kemiskinan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *