Laporan Utama: ACEH TIMPANG

Laporan: Agus Dewantara/Pajiber Mbo

www.SuaraPublik.co.id | ACEH investigation, begitu group band legendaris ‘Slank’ memberi judul pada sebuah lagunya. Dalam liriknya, Kaka (vocalis) bertutur tentang fenomena kehidupan di provinsi paling barat Nusantara ini. Dimana, rakyatnya mampu membeli senjata dengan menjual ganja. Kenapa harus berdagang zat adiktif yang berbahaya itu? Ternyata, tanah di daerah berjuluk Serambi Mekkah sangat gembur, sehingga tumbuhan apa pun hidup subur di sana.

Puluhan tahun lalu, Aceh mengangkat senjata melawan Pemerintah Indonesia yang berpusat di Jakarta, dengan dalih tak adanya pemerataan pembangunan. Suara tuntutan hak rakyat kepada Negara didengungkan dari belantara rimba Aceh oleh (Alm) Hasan Tiro, sebagai komando utamanya. Selama tiga puluhan tahun, gerakan bersenjata akhirnya padam melalui sebuah nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau populer dengan istilah Memorandum of Understanding (MoU) di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005.

Berdasarkan MoU tersebut, Pemerintah Pusat menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam klausulnya, UU ini menyebutkan sejumlah keistimewaan dan kewenangan begitu besar bagi Aceh dalam menata-kelola pemerintah daerah dan hasil alamnya. Hanya beberapa saja urusan kepemerinatahan yang masih menjadi domain Pusat, seperti moneter, stabilitas keamanan dan politik luar negeri.

Dengan lahirnya UU tersebut dan gemburnya tanah Aceh, sejatinya tidak ada lagi rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tidak pula ada kaum papa nan merana, untuk makan saja masih berharap pamrih dari orang lain. Begitu pula dengan pembangunan di kabupaten/kota telah merata sebagaimana semangat awal ketika memanggul senjata.

Namun, setelah perjanjian damai tercapai, Aceh dipimpin para mantan pejuang GAM secara dua periode berturut ternyata tak mampu merealisasikan pembangunan yang dimimpikan itu. Rakyat masih terpuruk dan laju pertumbuhan ekonomi stagnan,  pemerataan pembangunan belum terwujud. Kondisi ini diperparah dengan lambannya daya serap anggaran pendapatan belanja Aceh (APBA) setiap tahunnya.

Kemudian, akibat ketimpangan pembangunan tersebut, rakyat di daerah tengah, barat dan selatan Aceh, bertekad mendirikan sebuah provinsi baru agar mereka bisa lebih mudah membangun daerah sehingga kesejahteraan bisa tercapai. Ini merupakan ekses kekecewaan rakyat atas lambannya pembangunan yang di gawangi eks kombatan sebagai pemegang mandat atas tampuk tertinggi Pemerintahan Aceh.

Padahal, Pemerintah Pusat sudah mengucurkan begitu banyak uang ke Aceh sekaitan implementasi otonomi daerah dan bagi hasil atas Minyak dan Gas (Migas) sebesar 70:30 persen. Sungguh suatu nominal menakjubkan untuk menyejahterakan rakyat yang mendambakan terciptanya lapangan kerja baru, tumbuhnya iklim usaha serta tersedianya sarana dan prasarana publik yang memadai.

Sasaran pembangunan sejatinya bertumpu pada lini pemerintahan paling bawah, yakni desa. Pemerintah Aceh memiliki program Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong (BKPG) dan Alokasi Dana Gampong (ADG), bersumber dari APBA setiap tahunnya. Untuk tahun 2012 misalnya, pemerintah mengucurkan dana BKPG sebesar Rp 445 miliar, tahun 2013 senilai Rp 451,5 miliar kepada 6.464 desa yang tersebar di 289 kecamatan dalam 23 kabupaten/kota di Aceh.

Tahun 2014, kembali dikucurkan Rp 517 miliar. Kali ini angka penerimaan dana bagi setiap desanya bertambah Rp 10 juta, menjadi Rp 80 juta dari sebelumnya Rp 70 juta/desa. Kondisi ini belum lagi ditambah Dana Desa yang bersumber dari APBN melalui Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal.

Sementara ditahun 2015, Pemerintah Aceh hanya menganggarkan Rp 193,9 miliar saja atau sekitar Rp 30 juta/desa untuk alokasi BKPG. Hal ini, karena pemerintah mengalokasikan anggaran lebih besar terhadap pembangunan jalan lingkar tengah Aceh yang mencapai angka Rp 300 miliar.

Berdasarkan data yang diperoleh www.SuaraPublik.co.id dari berbagai sumber,  pagu belanja pembangunan Aceh tahun 2014 sebesar Rp 40 triliun, baik yang bersumber dari APBN maupun APBA. Dari jumlah itu, hanya sebesar Rp 13 triliun (32,5 persen) yang dipergunakan untuk kepentingan publik. Sisanya tersedot untuk gaji PNS, TNI, Polri, Jaksa, Hakim, Perguruan Tinggi Negeri dan operasional kantor pemerintahan.

Tak jauh beda juga berlaku ditahun 2015. Lebih besar biaya operasional ketimbang peruntukkan pada kesejahteraan rakyat. Dengan nomimal yang begitu besar semestinya pemerintah dapat menekan angka kemiskinan, bukan malah meningkat sebagaimana dilansir dari situs Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh yang mencapai 18,05 persen atau sekitar 881.26 ribu jiwa penduduk miskin (tahun 2014) di negeri yang menjalankan Syariat Islam ini.

Angka kemiskinan tersebut melonjak tajam dari tahun sebelumnya berjumlah 842.42 ribu jiwa atau 17.60 persen. Lantas, muncul pertanyaan siapakah yang bertanggung jawab atas meningkatnya garis kemiskinan ini ?

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh, Abubakar A Karim menyatakan, Pemerintah Provinsi untuk tahun 2016 telah menentukan arah dan kebijakan pembangunan, tentunya selaras dengan semangat Nawacita yang digalakkan Pemerintah Jokowi-JK. Salah satu dari kelima isu strategis itu adalah pengembangan dan revitalisasi kawasan-kawasan strategis yang memiliki potensi ekonomi dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi di tingkat global dan regional.

Selain itu, Pemerintah Aceh juga akan memastikan kemudahan serta mendorong pertumbuhan investasi yang terkait dengan pengembangan agroindustri serta penuntasan akses jalan yang menjangkau wilayah terisolir. Isu strategis lainnya adalah penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh, secara signifikan. Kemudian peningkatan nilai tambah produk komoditas unggulan agar menunjukkan hasil yang lebih nyata. Dan terakhir, pencapaian tujuan pembangunan Millenium khususnya pelayanan kesehatan dan pendidikan.

“Aceh menetapkan ada 5 (lima) isu strategis pembangunan di tahun 2016, yaitu: Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, peningkatan infrastruktur dan investasi, peningkatan nilai tambah produk pertanian, dan reformasi birokrasi termasuk di dalamnya Dinul Islam, adat dan budaya, serta keberlanjutan perdamaian,” papar Abubakar A Karim.

Pengamat sosial kemasyarakatan dari Seuramoe Institute, Muhammad Hanafiah menyatakan, saat ini memang terjadi ketimpangan pembangunan di Aceh. Ini menunjukan buah pembangunan yang hanya terfokus pada suatu atau beberapa daerah semata. Selain itu, gagalnya pemenuhan kebutuhan fisik dan psikis masyarakat juga merupakan salah satu faktor penyebab ketimpangan itu sendiri.

Sejatinya, kata dia, gelimpangan rupiah yang digelontorkan Pemerintah Pusat dan anggaran provinsi yang ada dapat dimaksimalkan untuk membangun Aceh secara menyeluruh tanpa tersekat dengan kepentingan kelompok tertentu semata. Parahnya, lanjut aktivis ini, Pemerintah Aceh lamban dalam menyerap anggaran yang tersedia, sehingga mandeknya putaran ekonomi di tengah masyarakat.

Pasca Tsunami misalnya, sambung Hanafiah, pembangunan Aceh secara fisik memang bagus, namun pembangunan tersebut dirasa sia-sia karena tidak diselaraskan dengan pembangunan yang reguler. Kemudian, dampaknya terasa pada daerah yang tidak berimbas bencana, maka laju pembangunannya tidak signifikan dibanding wilayah yang terkena musibah maha dahsyat itu.

Dalam perspektif lain, Hanafiah menilai timpangnya pembangunan juga didasari buruknya perencanaan. Mengapa buruk ? Karena induk perencaannya tidak jelas. Ini faktor lain yang harus diperhatikan pemimpin Aceh sekarang. “Muara pembangunan itu pada perencanaan. Bila direncanakan dengan baik tentu hasilnya bagus,” sebutnya.

Pembangunan fisik di Aceh terkait seperti memaksakan kehendak. Semisal, istana Wali Nanggroe yang menyedot anggaran miliaran rupiah. Tak sebanding dengan bantuan rumah kepada kaum dhuafa. Dimana, masih banyak para janda dan rumah tangga miskin yang tinggal di gubuk reot. Ini fenomena sosial yang terjadi, miris memang, sebut Hanafiah lagi.

Dituturkannya, kesenjangan sosial terjadi begitu tajam. Pemerataan pembangunan antara satu kabupaten dengan lainnya juga masih jauh pangang dari api. Inilah kemudian yang menyebabkan munculnya tuntutan pemekaran daerah. Alabas contohnya, kata Hanafiah, masyarakat di sana merasa seperti dianak-tirikan. Akses jalan menuju wilayah tengah Aceh masih sangat buruk. Membuat beberapa kabupaten di sana seperti terisolir.

“Tuntutan pemekaran provinsi baru seperti Aceh Leuser Antara dan Barat Selatan sebagai bukti bahwa terjadi kesenjangan dan timpangnya pembangunan kita. Pemerintah Aceh harus bisa memadukan konsep pembangunan yang tidak sentralistik,” cetus Hanafiah.

Dari sajian di atas, memang dibutuhkan suatu formula khusus dalam merancang pembangunan Aceh yang konfrehensif. Sebaran proyek pembangunan kiranya bisa mengimbangi pertumbuhan ekonomi masyarkat sehingga bermuara pada peningkatan kesejahteraan. Selama ini, sejahtera seperti suatu barang langka di tengah kehidupan rakyat Aceh yang sebenarnya bergelimang pundi rupiah atas bagi hasil sumber daya alam di ceruk bumi tanah Indatu.

Semoga, anggaran 2016 lebih memihak rakyat. Pemerataan pembangunan terwujud dan gesekan sosial bisa segara teratasi. ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *